Header Ads

Alokasi B20 pada 2019 Ditetapkan 6,2 Juta KL


Nasional - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan bahwa Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM terkait target dan alokasi penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Esters) untuk program B20 di tahun 2019 telah diselesaikan.

"Kepmen-nya sore ini ditandatangani Pak Menteri. Besok, lusa bisa disebar. Tinggal nanti tentukan TBBM mana, itu lagi disusun Dirjen Migas," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Target FAME untuk tahun depan pun telah ditetapkan sebesar 6,2 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut akan dibagi ke 19 perusahaan Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan 18 perusahaan Bahan Bakar Minyak (BU BBM).

Dia mengatakan, alokasi FAME sebesar 6,2 juta KL masih bisa bertambah dalam pelaksanaannya apabila potensi perluasan penggunaan di pembangkit listrik PLN selesai dikaji.

"Kita potensinya masih di PLN. Itu yang masih dikaji. Yang pasti 6,2 juta itu," jelas dia.

Rida mengaku optimis bahwa alokasi FAME untuk program B20 di tahun 2019 akan lebih mudah, sederhana, dan efisien. Sebab tidak lagi dibedakan antara public service obligation (PSO) dan non-PSO.

"Sekarang kan tidak ada lagi PSO dan non-PSO. Digabung jadi gampang. Satu saja, lebih simple, sederhana, lebih evisien," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina. Rapat tersebut membahas mengenai realisasi penyaluran Biodiesel 20 persen atau B20.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir melaporkan dalam rapat tersebut bahwa penggunaan B20 pada pembangkit listrik milik PLN tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut berlaku untuk daerah yang berlokasi di wilayah pedalaman atau terluar.

"Ada beberapa daerah yang tidak mungkin, terus pembangkit yang aero derivatif tidak bisa. Kadang kadang kalau gas itu pasokannya tidak ada kita pakai HSD (high speed diesel/solar). Karena kalau gas itu kan best effort ya kan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11).

Sofyan menjelaskan, penggunaan B20 di daerah pedalaman atau terluar seperti Papua tidak bisa maksimal karena tidak didukung dengan kemampuan pemenuhan B20. Jika dipaksakan, hal ini justru akan memicu pembengkakkan cost atau biaya operasional.

"Dalam arti kata akan jauh lebih mahal akhirnya. Biaya transportasi dan lain sebagainya. Misalkan di pulau terkecil di bagian timur, NTT, pedalaman papua, kan untuk membawa B20 ke sana kan sulit sekali. Enggak efisien. Makanya itu tetap pakai BBM," jelasnya.

Sofyan menambahkan, hingga kini penyaluran B20 untuk PLN telah disampai ke seluruh pulau Sumatera dan Jawa. "Sumatera dan Jawa pun sudah semuanya menerapkan B20. Mayoritas lah ya semua sudah pakai," tandasnya.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh compassandcamera. Diberdayakan oleh Blogger.