Header Ads

HEADLINE: DP 0 Persen Kredit Kendaraan, Siapa Diuntungkan?



Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya aturan ini, konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor tidak perlu menyiapkan uang muka.

Aturan baru ini menimbulkan perdebatan. Ada yang setuju, namun banyak juga yang menyatakan ketidaksetujuannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan adanya aturan baru ini.

Keduanya kompak menyebut jika aturan DP 0 persen pada kredit kendaraan bermotor merupakan sebuah kebijakan yang berisiko tinggi. JK mengatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar lantaran bisa mendorong tumbuhnya bisnis debt collector yang kadang melakukan penagihan yang tidak manusiawi.

"Kalau DP 0 persen itu kreditnya bisa macet dan itu high risk. Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector," tutur dia.‎

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun senada. Ia sebenarnya kurang sepakat dengan aturan tersebut. Sebab, DP 0 persen ini mengancam keberlangsungan industri pembiayaan barang modal atau leasing.

"Saya termasuk yang enggak setuju. Karena apa? karena ini menimbulkan risk. Risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya," ungkap dia.
Oleh karenanya, dia berpendapat uang muka seharusnya tetap diadakan dalam proses kredit pembelian kendaraan bermotor. "Jadi lebih baik mereka harus punya tanggung jawab. Di depan itu ada uang muka," ujar Budi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun juga tak setuju. Bahkan Lembaga tersebut mendesak OJK untuk membatalkan aturan DP 0 persen untuk mobil dan sepeda motor. Bila permintaan ini tak digubris, maka mereka akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, mengatakan bahwa YLKI memiliki beberapa catatan kritis mengenai kebijakan baru dari OJK ini. 
Salah satunya DP 0 persen dinilai akan memicu kemiskinan baru bagi rumah tangga miskin.
YLKI menyatakan, sejak booming 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah, sangat masif.

"Akibatnya, banyak sekali rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar)." kata dia.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh compassandcamera. Diberdayakan oleh Blogger.