Header Ads

Jokowi Sebut Belum Tandatangani UU KPK Baru

Jokowi Sebut Belum Tandatangani UU KPK Baru


Majalahanalisa.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menandatangani Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi. UU KPK baru itu sudah resmi diundangkan per 17 Oktober dan diberi nomor, yakni Nomor 19 Tahun 2019. ANALISAQQ,

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Tri Wahyuningsih, Jumat (18/10).

"Iya (tidak ditandatangani Jokowi)," kata Tri kepada CNNIndonesia.com. Namun, Tri tak menyebut alasan Jokowi tidak menandatangani UU KPK yang baru tersebut.

Tri menyebut UU KPK itu resmi diundangkan meskipun tak ditandatangani presiden sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Namun saat ini meski sudah diberi nomor dan jadi lembaran negara, UU KPK belum bisa disebarluaskan.

"Namun file belum dapat disebarluaskan terlebih dahulu," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menjawab pertanyaan seputar penandatanganan UU KPK maupun wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Staf Khusus Presiden Adita Irawati juga tak mau berkomentar apakah Jokowi meneken UU KPK hasil revisi atau tidak.

UU KPK hasil revisi resmi berlaku setelah diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU KPK ini masuk lembaran negara Nomor 197 dan diundangkan 17 Oktober.

Menuju Kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 seperti tentang pembentukan peraturan perundang undangan, RUU yang telah di sepakati bersama PEMERINTAH dan DPR  dkirim kepada presiden jokowi widodo untuk disahkan,

Presiden, dalam waktu dekat setidak nya 30 hari dari waktu RUU itu di setujui DPR dan pemerintah setempat, mengsahkan RUU itu nanti Jika dalam jangka waktu itu tak ditandatangani presiden, maka RUU tersebut sah dan wajib diundangkan.

DPR juga sudah menyerahkan perbaikan dokumen tersebut UU KPK hasil revisi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terdapat kesalahan mengetik di dalam UU KPKP yang sudah di SAHkan  pada 17 september lalu,


Sekian Berita Dari Kami ANALISAQQ


Situs Poker Online | Agen Poker Online Terpercaya | Poker Online Terpercaya

Daftar Situs Judi Online | Judi Poker Online Terpercaya

Situs Judi Online Terpercaya

Bingung memilih Agen Judi Poker Online Terpercaya? Main saja di Agen Judi Poker Online ANALISAQQ. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan. Nikmati juga bonus Refferal 20% Dan Juga Bonus Rollingan 0,3% sampai 0.5%  untuk semua permainan !!









Tidak ada komentar

Gambar tema oleh compassandcamera. Diberdayakan oleh Blogger.